Jakarta, Esportsku.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) akan menerapkan kebijakan untuk publisher game di Indonesia. Para publisher game di Indonesia di wajibkan untuk memiliki badan hukum.
Dalam sesi konferensi pers kepada awak media yang hadir di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo yaitu Semuel Abrijani Pangerapan mengemukakan sejumlah hal.
“Sebentar lagi kami akan menguatkan dengan Peraturan Menteri tentang game, publisher game harus ada di Indonesia. Dinomorkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nantinya, ada aturan game-game di Indonesia wajib terdaftar, dan publisher gamenya harus ada di Indonesia.” Ungkap Pak Semuel
Pak Semuel menjelaskan bahwa dalam sebuah game itu memiliki tiga faktor utama. Di dalamnya, terdapat Developer (Pengembang), Publisher (Penerbit) dan juga badan rating. Nantinya, ia memastikan bahwa yang akan di atur oleh Kominfo hanya Publisher game dan Badan rating saja, tidak sampai kepada Developer game.
“Kalau game sudah jadi itu perlu di publish supaya bisa di akses. Dan ada pembayaran atau top up segala macam. Misalnya ambil contoh Mobile Legends. Nah publisher gamenya harus terdaftar di Indonesia, itu sesuai aturan yang ada.” Sambung Pak Semuel
Nantinya, jika pada publisher game tersebut tidak kunjung memiliki badan hukum resmi di Indonesia. Maka Kominfo akan menerapkan pemblokiran akses untuk game tersebut.
“Kalau tidak terdaftar di sini, publishernya tidak punya berbadan hukum, game yang ada akan saya blokir. Kan kita ingin membangun ekonomi digital, kita tidak mau jadi penonton. Ayo kita bangun bareng-bareng.” Jelas Pak Semuel
Ini menjadi peringatan bagi para Publisher game khususnya yang berada di Indonesia. Mereka harus mengikuti proses berbadan hukum jika tak ingin game tersebut di blokir oleh Kominfo.
Namun, salah satu pendiri Toge Production yaitu Kris Antoni Hadiputra angkat bicara terkait kebijakan Kominfo.
Setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh Direktur Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Kris Antoni memberikan tanggapan dirinya terkait hal tersebut.
Oh hell no! Tolong ini di kaji ulang. Coba bayangin, game Indonesia yang mau go global, bekerja sama dengan publisher luar negeri. Malah kemungkinan di blokir di negara sendiri, karena publisher nya asing. Ini kan lucu banget ya? Ini kenapa jadi kayak pemerintah di China? Ungkap Pak Kris melalui platform X
Kris Antoni juga menyayangkan atas pemilihan pihak ketiga yang nantinya masuk ke industri game Indonesia, dalam salah satu faktor yaitu badan rating. Ini akan menjadi sasaran empuk mereka melakukan keburukan.
Kris Antoni adalah seorang pendiri dari Toge Production. Sebuah pengembang game yang berasal dari Indonesia. Ia mengomentari bahwa kebijakan ini harus di kaji ulang. Karena berpotensi akan menghambat para pengembang yang ingin bekerja sama dengan publisher luar, untuk mendunia.
“Ini sangat rawan korupsi dan abuse. Sistem rating dengan gate keeper “Pihak Ketiga” ini bakal jadi ajang preman tukang palak. Kalau mau bangun industri game bukan begini caranya pak. Ini malah hanya akan menghambat dan bikin birokrasi makin ribet.” Sambung Pak Kris
Badan rating yang di sebutkan oleh Kominfo adalah pihak ketiga. Kominfo bertujuan untuk menjaga ekosistem di industri game untuk semakin baik. Namun, Kris Antoni berpendapat bahwa ini akan menjadi sarang bagi pelaku korupsi.
“Gw lelah banget sumpah. Mau majuin industri game Indonesia koq malah di hambat negara sendiri di setiap langkah? Rasanya demotivated banget. Udah dukungan minim banget, sekalinya kita berhasil dikit tiba-tiba di pajakin, tiba-tiba di blokir, tiba-tiba di jegal.” Ungkap Pak Kris
Dirinya merasa bahwa setiap langkah para pelaku di industri game selalu di hambat oleh pemerintah. Pada tahun 2023 lalu, Indonesia merajai platform steam sebagai kontributor game terbesar di Asia Tenggara. Namun, Kris Antoni menanyakan kenapa saat ini pemerintah seakan-akan menghambat langkah para pengembang dan penerbit game.
